Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air

Air beserta sumber-sumbernya termasuk kekayaan alam terkandung didalamnya mempunyai sifat sosial serta digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang dan Perumahaan Rakyat melalui Bidang Sumber Daya Air perlu membuat Sarana Komunikasi dan Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Timur.

Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air ini diselenggarakan berkesinambungan setiap tahun, Dari hasil kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air tersebut telah menghasilkan kebijakan yang berfungsi sebagai Acuan dalam penyusunan kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat kabupaten/kota yang tertuang pada:

  • Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No 2 tahun 2018 tentang Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Prov. Kaltim
  • Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No 3 Tahun 2018 tentang kebijakan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeologi, dan hidrogeologi Provinsi Kalimantan Timur.

Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan ini adalah sebagai wadah koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air yang telah terbentuk dan juga media sosialisasi mengenai Sumber Daya Air antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kota/ Kabupaten khususnya di Provinsi Kalimantan Timur.

Tujuan adalah untuk mendukung sinergitas perluasan peran Penyelenggaraan dan Pengelolaan Infrastruktur Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Timur.

Pada tahun 2018 dengan Dasar Pelaksanaan dari kegiatan ini  yang tertuang di Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018,Kegiatan ini terdiri dari 3 yaitu sebagai berikut : 

  1. Pembentukan TKPSDA WS. Karangan 
  2. Rapat Koordinasi Teknis Sumber Daya Air
  3. Workshop Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Bidang Sumber Daya Air

 

Pembentukkan dan Sidang TKPSDA WS Karangan

Dalam pengelolaan sumber daya air, sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.39/PRT/1989 tentang Penetapan Wilayah Sungaibahwa pengelolaan sumber daya air di dasarkan pada Wilayah Sungai (WS).

  1. WS Mahakam, WS Lintas Provinsi yg  menjadi kewenangan Pemerintah Pusat
  2. WS Sesayap , WS Lintas Negara yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat
  3. WS Berau Kelai , WS Lintas Provinsi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat
  4. WS Kayan, WS Lintas Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
  5. WS Karangan DalamSatu Wilayah Kabupaten yang menjadi kewenangan Pemerintah Kab. PaserKoordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai.
  6. Wilayah Sungai Kandilo Lintas Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Selanjutnya dengan mengacu pada Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2017 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional, bahwa untuk menjamin pengelolaan sumber daya air yang menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan, Pemerintah melakukan koordinasi antar pemangku kepentingan baik antar kementerian/lembaga maupun unsur non pemerintah. Dalam rangka mengaktualkan fungsi koordinasi antara pemangku kepentingan tersebut secara nasional dibentuk Dewan Sumber Daya Air Nasional, untuk Wilayah Provinsi dibentuk Dewan Sumber Daya Air Provinsi dan untuk tingkat Wilayah Sungai dibentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai.

Rapat Koordinasi Teknis Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Timur 

Rapat  Koordinasi Teknis Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Timur adalah kegiatan dengan terus melaksanakan koordinasi secara berkesinambungan antar Pemerintah Pusat, Provinsi & Kabupaten/Kota dilingkungan Provinsi   Kalimantan Timur . untuk mensinkronisasikan program bidang sumber daya air agar pembangunan Kalimantan Timur lebih baik.

Hasil dari kegiatan ini akan selalu terpantau dan terupdate setiap tahunnya, permasalahan sumber daya air tidak tunggal,tidak berdiri sendiri. Semuanya terkait,dan harusnya menjadi isu sentral bersama dan menjadi perekat kerjasama antar berbagai sektor dan wilayah, yang sampai saat ini belum terumuskan dan tergarap dengan baik,.

Adanya Rapat Koordinasi Teknis Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Timur akan sangat membantu untuk merealisasikan kepentingan bersama tersebut, terutama membantu tugas Gubernur dalam merumuskan kebijakan pengelolaan sumber daya air yang meliputi 3 Pilar Utama yaitu 

  1. Konservasi Sumber Daya Air,
  2. Pengendalian Daya Rusak Air 
  3. Pendayagunaan Sumber Daya Air.

Melalui kegiatan ini diharapkan hambatan sektoral dapat dihilangkan dan tergantikan oleh saling pengertian, pemahaman, dan membangun komitmen dan kerjasama yang erat.

Workshop Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelolaan Sumber Daya Air

Kegiatan ini berfungsi untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat khususnya aparatur pengelola Bidang Sumber Daya Air. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) tentunya sangat diperlukan bagi insan perusahaan atau instansi, Oleh karena itu Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahaan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur  merencanakan kegiatan ini guna untuk mendapatkan pengembangan ilmu pengelolaan Sumber Daya Air (SDA). Air menjadi sumber  yang terbarukan tapi kita harus dapat mengelolanya dengan baik dengan harapan bahwa setiap Sumber Daya Manusia dapat memberikan kontribusi pengelolaan yang terpadu tentunya guna mencukupi kebutuhannasional.

Untuk tahun 2018 kegiatan workshop ini bertema “Peningkatan Kompetensi Aparatur Pengelola Sumber Daya Air dalam Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur Pengendali Banjir”yang rencana akan dilaksanakan di Samarinda, pada bulan September.


Bidang SDA
Bidang SDA Dinas PUPR Prov. Kaltim menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Alamat dan Kontak

Jl. Tengkawang No.1 Gedung A Lat 1&2 Samarinda, Kalimantan Timur

bidsda.dpuprperakaltim@gmail.com
Telp: -
Fax: -

Statistik